Peningkatan Akses dan Infrastruktur Pendidikan

Nawa cita adalah konsep besar untuk memajukan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Untuk mengubah dan mewujudkannya, diperlukan kerja nyata tahap demi tahap, dimulai dengan pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang. Visi Pemerintahan Jokowi-JK telah dirumuskan dalam Nawa cita, yang memiliki tiga ciri utama: Negara Hadir, Membangun dari Pinggiran, dan Revolusi Mental. Salah satu isi dari Nawa cita tersebut adalah peningkatan akses dan infrastruktur pendidikan (Jokowi dan Jusuf Kalla, 2014).

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo antara lain dengan pemberian beasiswa baik LPDP ataupun Kemdikbud, pembangunan/rehabilitasi sekolah, dan distribusi Kartu Indonesia Pintar.

Beasiswa Kemdikbud dalam bentuk beasiswa unggulan. Program Beasiswa Unggulan mempunyai visi untuk melahirkan insan cerdas dan kompetitif yang dapat berkontribusi kepada daya saing bangsa. Sedangkan tujuan utama dari program Beasiswa Unggulan adalah melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi dalam dan/atau luar negeri sesuai dengan Permendikbud No. 95 Tahun 2013 (Kemdikbud, 2016).

Sedangkan beasiswa LPDP adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan dikelola oleh LPDP untuk pembiayaan studi lanjut pada program magister atau program doktoral di Perguruan Tinggi di dalam dan di luar negeri (LPDP Kemenkeu, 2017).

Beasiswa ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia Indonesia yang berpendidikan dan berkualitas serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan mempunyai visi masa depan bangsa yang kuat sebagai pemimpin Indonesia masa depan. Komitmen LPDP tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan pendanaan dalam bentuk beasiswa kepada masyarakat untuk studi lanjut pada program magister atau program doktoral di perguruan tinggi unggulan baik di dalam maupun di luar negeri bagi yang memenuhi kualifikasi LPDP.

Sasaran pendaftar BPI program magister dan doktoral adalah warga negara indonesia (WNI) yang mempunyai kemampuan akademik yang unggul dan jiwa kepemimpinan yang kuat serta berkeinginan untuk melaksanakan studi lanjut pada program Magister atau program Doktoral pada perguruan tinggi tujuan LPDP baik pada bidang ilmu yang sama maupun berbeda dengan bidang ilmu pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Perwujudan pembangunan sekolah dalam pemerintahan Jokowi dilakukan dengan memperbaiki/meningkatkan kualitas ruang belajar melalui rehabilitasi sekolah, pendistribusian Kartu Indonesia Pintar, membangun unit sekolah baru pada wilayah-wilayah dengan angka partisipasi pendidikan yang rendah, membangun ruang kelas baru untuk meningkatkan daya tampung sekolah jenjang SD, SMP, SMA/SMK, SLB (DPR RI, 2014).

Kesenjangan pendidikan di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) diatasi dengan mengirim 6.296 guru garis depan untuk ditempatkan di 14 provinsi dan 93 kabupaten di Indonesia. Penguatan kebudayaan dilakukan melalui berbagai pendekatan yang inovatif, di antaranya dengan memperkenalkan program Seniman Masuk Sekolah dan Belajar Bersama Maestro (Kemdikbud, 2017), serta penguatan finansial melalui Kartu Indonesia Pintar.

Manfaat program pendidikan pemerintah Joko Widodo terasa sampai di kota saya. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu tetangga mertua yang lagi main ke rumah mertua di Kota Kediri. Terbersit dipikiran saya ingin menanyakan apakah cucunya menerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan untung saja ternyata sang cucu tersebut mendapatkan satu juta rupiah. Ia mendapatkan nilai uang tersebut dikarenakan tingkat pendidikannya yang sedang dijalani adalah SMA. Tetangga ini memang cukup berat beban hidupnya, mengasuh tiga cucu karena orangtua nya tidak mampu menafkahi dan merawat anak-anak tersebut. Padahal dua-duanya bekerja, namun hanya bekerja serabutan.

Cucu pertama sudah menginjak bangku sekolah menengah pertama (SMP), yang kedua masih di bangku sekolah dasar (SD), yang ketiga masih balita. Namun sungguh disayangkan anak SD tersebut periode lalu tidak dapat mengurus KIP karena berbeda KK, tetapi periode ini dapat. Kemudian saya menanyakan, apa sajakah kegunaan KIP? Apakah mirip dengan asuransi kesehatan BPJS?

Namun ia berkata tidak, KIP seperti bantuan langsung tunai (BLT) namun khusus pendidikan. Karena berupa uang tunai yang langsung dikirim ke rekening murid pemegang kartu. “Lumayan, untuk beli seragam, sepatu, tas sekolah,  buku, dan untuk membeli bensin untuk antar jemput” katanya.

Ada hal lucu, yaitu teman anaknya yang SD, karena jujur, ketika ditanya gurunya dipakai buat apa sajakah dana KIP, si anak lalu menjawab begitu mendapat uang, langsung dipakai ibunya untuk belanja beli baju. Ada juga yang buat beli beras. Ketika itu pula orang tua mereka langsung ditegur pihak sekolah. Karena peruntukannya memang untuk kebutuhan anak-anak bersekolah.  Jadi disamping biaya sekolah yang gratis, kebutuhan tambahan lainnya masih dibantu oleh pemerintah berupa dana yang dikirim melalui rekening tersebut. Harapannya tentu saja adalah memastikan setiap pelajar Indonesia tidak ada yang putus sekolah karena terkendala biaya transportasi dan lain-lain.

Mekanisme dari program KIP bahwa anak-anak ini menerima dana non-tunai, tentu diharapkan mereka bisa secara sederhana mengelola uang yang diberikan, untuk apa saja, dan berapa biayanya. Pihak sekolah biasanya memberikan formulir. Tetapi sayang, anak tetangga saya, Bapak Nico yang anaknya SD mengatakan bahwa sekarang pihak sekolah malah menunjuk tempat/pihak tertentu untuk beli tas, baju atau sepatu. Katanya supaya tidak over budget. Ketakutan demikianlah yang tidak perlu terjadi. Seharusnya, anak-anak diajarkan untuk sadar finansial, cara mengatur uang, apa saja kebutuhan yang menjadi prioritas. Lebih bagus lagi kalau uang dari KIP sebagai sarana belajar menabung.

Ketika mendata penerimaan KIP, tidak semua anak-anak yang seharusnya berhak menerima KIP mendapatkan haknya. Itu karena beberapa dari mereka ketika pendataan ditanya apakah ada yang mempunyai mobil banyak yang mengangkat telunjuk jari, padahal maksudnya bukan punya mobil seperti orang kaya namun berprofesi sebagai supir taksi. Apakah punya banyak motor? Mereka semua angkat tangan, padahal punya teman bapaknya yang dipakai untuk ojek bersama lalu disetorkan ke pemilik motor. Ada juga yang bilang bapaknya arsitek, padahal sebenarnya kuli bangunan.  Jadi memang harus diverifikasi ke lapangan, ke rumahnya.

Yang parah, kalau ternyata memang keluarga mampu, tetapi menerima KIP. Apakah tidak malu, sudah dikasih rezeki dari-Nya, masih mengaku miskin. Ada kasus seperti ini, uang dari KIP digunakan untuk membeli rokok atau bensin mobil. Sehingga sekarang harus diverifikasi data lagi, jangan sampai lalai sehingga yang berhak tidak menerima, yang tidak berhak malah menerima.

Saran dari saya untuk memudahkan masyarakat untuk memeriksa dan mengawasi, data penerima KIP ini seharusnya diumumkan di website. Dibuat saja per-provinsi, per-kota/kabupaten,  per-kecamatan, per-kelurahan. Sehingga masyarakat bisa menginformasikan apakah data itu valid apa tidak. Kemudian dibuka akses pengaduan/pusat informasi mengenai data tersebut, distribusi seperti apa hingga penggunaannya, dan informasi tambahan siapa yang belum mendapatkan KIP. Sehingga bantuan ini benar-benar bermanfaat, karena tidak ada yang sehebat pendidikan dalam memutus rantai kemiskinan.

Referensi

DPR RI . (2014). Pelaksanaan Block Grant Di Kemendikbud dan Dana Alokasi Khusus Pendidikan.http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_PELAKSANAAN_BLOCK_GRANT_DI_KEMENDIKBUD_DAN_DANA_ALOKASI_KHUSUS_PENDIDIKAN20140821143137.pdf diakses tanggal 30 Juli 2017 pukul 17.14.

Jokowi & Jusuf Kalla. (2014).‘Jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian: Visi, misi, dan program aksi’, Komisi Pemilihan Umum Indonesia. Available at: http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf.

Kemdikbud. (2016). Beasiswa Unggulan Kemdikbud. http://beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id/diakses tanggal 30 Juli 2017 pukul 17 : 06.

Kemdikbud. (2017). SK CPNS Guru Garis Depan 2016 Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2017 . https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/sk-cpns-guru-garis-depan-2016-terhitung-mulai-tanggal-1-agustus-2017 diakses tanggal 30 Juli 2017 pukul 17 : 20.

Kemdikbud. (2017). Hasil Seleksi Peserta Belajar Bersama Maestro Tahun 2017. http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkesenian/2017/06/22/hasil-seleksi-peserta-belajar-bersama-maestro-tahun-2017/ diakses tanggal 30 Juli 2017 pukul 17 : 23.

LPDP Kemenkeu. (2017). Beasiswa Pendidikan Indonesia . http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/beasiswa/beasiswa-magister-doktor-2/diakses tanggal 30 Juli 2017 pukul 16.50.

#JOKOWIUNTUKINDONESIA