PAN Tidak Lagi Menjadi Bagian dari Koalisi? Tidak Masalah!

Koalisi pendukung pemerintah (sumber gambar: merdeka.com)

Pada hari Senin (24/7/2017), Presiden Jokowi mengumpulkan anggota DPR serta elite dari partai politik yang menjadi pendukung pemerintah. Akan tetapi disaat seluruh elite partai dan anggota DPR dari partai politik pendukung pemerintah diundang Jokowi, PAN menjadi satu-satunya partai pendukung pemerintah yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Padahal partai-partai lain yang mendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura hadir dalam pertemuan tersebut.

Adapun dikumpulkannya mereka oleh Presiden bertujuan untuk membahas dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah dikeluarkan pemerintah namun belum disetujui oleh parlemen. Adapun dua perppu yang dimaksud yakni Perppu Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Serta Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Sumber)

Tidak diundangnya PAN dalam pertemuan kali ini mengundang pertanyaan karena sejak bulan September 2015, PAN telah bergabung dengan koalisi pemerintah yang diberi nama Koalisi Indonesia Hebat. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah sudah tidak menganggap PAN sebagai bagian dari pendukung pemerintah.

PAN sendiri mengakui meskipun mereka masih menjadi bagian dari partai koalisi yang mendukung pemerintah sudah tidak sejalan dengan pemerintah sejak Pilgub DKI. Karena pada Pilgub tersebut, PAN mendukung pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang berhasil memenangkan Pilgub tersebut meskipun dengan cara you know lah. Sedangkan mayoritas dari partai pendukung pemerintah mendukung pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. (Sumber)

Kita ketahui bahwa dalam Kabinet Kerja saat ini ada seorang menteri yang berasal dari partai berlambang matahari tersebut yakni Asman Abnur yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan karena hal yang terjadi belakangan ini, Amien Rais yang merupakan sesepuh dan salah seorang pendiri PAN meminta agar Asman Abnur mundur dari jabatannya. Amien Rais sendiri kini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN.

Menanggapi permintaan mundur dari Ketua Dewan Kehormatan partainya, Asman Abnur sendiri lebih fokus untuk mengayomi slogan Jokowi yakni “Kerja, Kerja, Kerja!” Dia sendiri lebih fokus untuk terus bekerja ketimbang menanggapi isu tersebut. (Sumber)

Hubungan PAN dengan koalisi sedang disorot terutama PAN berbeda sikap dengan pemerintah perihal UU Pemilu dan Perppu Ormas. Bahkan PAN bersama dengan tiga partai lain yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih keluar ruang rapat paripurna atau walkout saat pengambilan keputusan UU Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Kamis (20/7/2017) malam.

Jika ada yang tidak sejalan dengan pemerintah, lebih baik dia keluar dari koalisi tersebut. Partai yang tergabung dalam koalisi haruslah sadar definsi dari koalisi itu sendiri. Dilansir dari Wikipedia, koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur dimana dalam kerjasamanya masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri dan dalam konteks pemerintahan, koalisi adalah sebuah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai. (Sumber)

PAN sendiri merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP) dikala Pilpres 2014 dimana mereka mengusung mantan ketuanya Hatta Radjasa sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Setelah sekian lama menjadi oposisi, PAN akhirnya bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintah pada bulan September 2015. Bahkan salah seorang kadernya Asman Abnur diangkat menjadi menteri pada reshuffle jilid ketiga pada bulan Juli 2016.

Namun beberapa waktu belakangan ini PAN menunjukkan sikap yang tak sejalan dengan pemerintah terutama dalam penetapan UU Pemilu dan Perppu Ormas. Banyak pihak yang mendesak agar PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintah karena tidak sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satunya Partai Nasdem yang menyarankan PAN menarik menteri karena dianggap tidak sejalan lagi dengan pemerintah. (Sumber)

Tanpa PAN sekalipun, pemerintah akan tetap solid karena masih ada partai-partai lain yang seratus persen mendukung kebijakan pemerintah yakni PKB, PPP, Hanura, Golkar, Nasdem, dan PDIP. Jika memang PAN tidak sejalan dengan pemerintah maka sebaiknya PAN keluar dari koalisi dan kembali bergabung dengan koalisinya semasa Pilpres 2014.

Roda pemerintahan akan terus berjalan dengan atau tanpa adanya PAN sebagai bagian dari pemerintah. Jadi bukanlah suatu masalah apabila PAN tidak lagi menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Hebat karena tanpa keberadaan PAN pun Jokowi-JK memenangkan Pilpres 2014.

Salam satu tanah air Indonesia!!

Bagi pembaca yang ingin membaca tulisan-tulisan saya yang lain dapat membacanya di sini