Kebijakan Presiden Jokowi Terkait Pemotongan Anggaran

BaperNews – Presiden Jokowi akan mengevaluasi keanggotaan Indonesia di 75 organisasi internasional dari 233 organisasi yang diikuti. Evaluasi ini terkait kebijakan Presiden Jokowi terkait pemotongan anggaran (red: penghematan anggaran) yang dilakukan pemerintah.

Kebijakan Baru Presiden Jokowi Terkait Pemotongan Anggaran

“Ada 75 keanggotaan yang perlu dievaluasi. Presiden sudah memerintahkan menko polhukam dan menlu serta kementerian terkait untuk melakukan evaluasi 75 keanggotaan ini,” ujar Seskab Pramono Anung di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016).

Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat 122 organisasi yang dianggap strategis dan permanen. Pemerintah memutuskan akan tetap menjadi bagian dari organisasi-organisasi tersebut.

“Kemudian ada 46 keanggotaan yang sifatnya teknis, ini juga dilanjutkan,” ucapnya. Terhadap 75 organisasi itu, jika nanti berdasarkan hasil evaluasi dianggap tidak miliki manfaat yang signifikan maka Indonesia akan memutuskan untuk keluar. Kepala Negara menegaskan tak ingin keanggotaan Indonesia di sejumlah organisasi dunia hanya mengekor.

Saat membuka rapat terbatas tentang Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Organisasi Internasional, Jokowi sebelumnya meminta keanggotaan Indonesia di 233 organisasi internasional dievaluasi. Evaluasi itu untuk melihat ada-tidaknya manfaat nyata bagi Indonesia mengikuti organisasi tersebut.

“Saya minta dilakukan evaluasi sejauh mana keanggotaan kita di 233 organisasi internasional tersebut memberi manfaat yang nyata atau tidak kepada kepentingan nasional kita,” kata Jokowi.