Fahri Tak Tahu Pentingnya 100 juta Untuk Pedesaan

Penyaluran Dana Desa merupakan program Pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Program ini diadakan untuk mendongkrak perekonomian desa-desa di Indonesia dan menekan urbanisasi.

Dana Desa yang telah disalurkan Pemerintah Pusat lebih dari 100 triliun selama 3 tahun yang diterima oleh 74.954 desa. Tahun 2018 Pemerintah berencana meningkatkan hingga 120 triliun dalam setahun. Untuk pengamanannya Pemerintah menggandeng KPK.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pamekasan, Jawa Timur KPK menyita uang sebesar 250 juta rupiah dalam pecahan 100 ribu rupiah yang dibungkus plastik hitam. KPK menetapkan 5 orang tersangka yaitu Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Kepala Bagian Inspektur Pamekasan Noer Solehoddin, Inspektur Pemkab Pamekasan Sutjioto Utomo dan Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi.

Fahri Hamzah mengkritik KPK yang turun tangan menangani kasus ini karena jumlah penyelewengannya dia anggap kecil dibanding biaya operasional KPK. Sepertinya Fahri tidak perduli akan nasib masyarakat di pedesaan.

Pernyataan Fahri ini mengingatkan cerita lucu jaman dulu yang bercerita tentang seorang ibu yang membawa anaknya ke dokter karena menelan uang 50 rupiah. Bukannya memeriksa sang anak, si dokter malah menawarkan uang 100 rupiah sebagai gantinya.

Mungkin untuk sekelas tuan Fahri Hamzah uang sebesar 100 juta itu kecil sehingga KPK tak perlu turun tangan. Jadi kalau orang rumahnya dibobol maling dan kehilangan televisi tua tak perlu melapor polisi karena nilainya cuma 200 ribuan sedangkan biaya operasional polisi bisa lebih dari itu.

Dana Desa itu untuk pembangunan di Desa agar perekonomian di Desa bisa terdongkrak dan penduduknya bisa hidup lebih sejahtera. Sedangkan maling dan komplotannya yang mencuri Dana Desa itu bukan mereka yang hidupnya pas-pasan.

Kepala Kejari Pamekasan diduga menerima suap dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan terkait penyelewengan Dana Desa untuk infrastruktur sehingga negara mengalami kerugian sebesar 100 juta rupiah.

Padahal Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti bahwa Dana Desa ini sangat besar jumlahnya dan jangan sampai diselewengkan mengingat pentingnya program ini bagi masyarakat di pedesaan.

Menurut survey Kementerian Desa tahun 1980 jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan sebanyak 78% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan di tahun 2015 angka ini berkurang menjadi 50,2%. Jika trend urbanisasi ini dibiarkan maka pada tahun 2025, hanya 8 tahun dari sekarang, penduduk yang tinggal di desa tinggal 35%. Ini sudah terbalik.

Penyebab utama urbanisasi adalah kemiskinan. Lambatnya pembangunan di pedesaan membuat penduduk desa berbondong-bondong merantau ke kota mengadu nasib. Jumlah penduduk miskin desa lebih besar dari pada penduduk miskin di perkotaan. Padahal desa merupakan penopang negeri ini, terutama pangan.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyampaikan bahwa KPK juga tidak tertarik dengan kasus-kasus kecil seperti itu, tapi bukan berarti KPK tidak bisa menindaknya. Kasus ini juga dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Pamekasan. Menurutnya tidak jarang kasus kecil seperti itu justru membawa KPK ke kasus yang lebih besar.

Fahri juga menyampaikan usulan agar KPK dievaluasi tentang perlu tidaknya keberadaan lembaga ini. Usulan yang serupa juga pernah ia sampaikan saat menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR tahun 2011.

Menurut Fahri keberadaan KPK hanya buang-buang uang saja. Padahal masyarakat tahu selama ini KPK sudah menindak banyak Kepala Daerah bahkan sampai pejabat-pejabat penting yang terlibat suap maupun korupsi. Hampir setiap bulan di setiap media diberitakan sepak terjang KPK.

Sebagai Wakil Rakyat harusnya Fahri mendukung segala tindakan yang mengamankan kepentingan rakyat, bukan malah sebaliknya. Penyebab sentimennya kepada KPK yang tak ada habisnya biarlah rakyat yang menilai.

Jadi teringat sindiran Ahok yang mengatakan Fahri Hamzah adalah orang hebat karena posisinya sebagai Wakil Ketua DPR yang independen alias tanpa partai karena sudah dipecat oleh PKS yang menjadi kendaraannya duduk di DPR. Bahkan PKS meminta agar DPR mencopot Fahri dari posisinya.

Seharusnya dari sekarang Fahri sudah mulai mencari partai lain jika ingin tetap sebagai anggota DPR. Tapi mungkin juga ia mulai menyadari bahwa mulai banyak rakyat yang bosan mendengar celotehannya.

Sumber:
http://regional.kompas.com/read/2017/08/03/14432301/uang-suap-rp-250-juta-untuk-kajari-pamekasan-ditaruh-di-kantong-plastik

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/10/200000126/penerima.dana.desa.di.2017.naik.jadi.74.954.desa

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20151019122431-20-85775/ketimpangan-tinggi-desa-terancam-ditinggal-penduduk/

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/10/200000126/penerima.dana.desa.di.2017.naik.jadi.74.954.desa

https://app.kompas.com/amp/nasional/read/2017/08/06/23105531/fahri-hamzah-kembali-wacanakan-pembubaran-kpk-yang-tangani-dana-desa

https://m.detik.com/news/berita/3227939/ahok-fahri-hamzah-orang-hebat-wakil-ketua-dpr-independen-tanpa-partai

https://m.detik.com/news/berita/d-3224258/pks-minta-fahri-hamzah-dicopot-fadli-zon-hargai-putusan-pengadilan